Oleh Reza Lukiawan* PENYELENGGARAAN tata kelola pemerintahan yang dilakukan para aparatur negara selalu menjadi sorotan masyarakat. Good governance yang digadang-gadang sebagai ukuran penyelenggaraan yang bersih kerap dipertanyakan karena masih saja terjadi kasus korupsi yang melibatkan para oknum abdi negara.. Hasil survei Lembaga Survei Indonesia (LSI) mengenai Tantangan Reformasi Birokrasi Untukitu, perlu diketahui ciri-ciri penyelenggaraan pemerintahan yang tidak transparan adalah: Rakyat tidak punya hak ikut serta dalam pemerintahan; Pemerintah tidak memiliki pertanggungjawaban kepada rakyat; Tidak terdapat kontrol atau pengawasan pemerintah oleh rakyat; Ideologi yang dianut doktriner; Tidak adanya pembagian kekuasaan Pemerintahanyang terbuka atau transparan adalah pemerintahan yang menjalankan kekuasaannya menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan yang membuka kontrol masyarakat yang dipimpinnya. 2.Dampak Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Tidak Transparan Pendapat tentanga penyimpangan kekuasaan pertama kali dikemukakan oleh Lord Acton, bahwa " The DampakPenyelenggaraan yang tidak terbuka (transparan) Akibat yang secara langsung dari penyelenggaraan pemerintahan yang tidak transparan adalah terjadinya korupsi politik yaitu penyalahgunaan jabatan publik untuk keuntungan pribadi atau kelompok. Di mas orde baru koruosi politik hampir disemua tingkatan pemerinah, dari pemerintahan desa B Dampak penyelenggaraan pemerintahan yang tidak transparan. Dalam mewujudkan suatu pemerintahan atau kepemerintahan yang demokratis maka hal yang paling utama yang harus diwujudkan oleh pemerintah adalah transparansi (keterbukaan). 4ddmn.

dampak penyelenggaraan pemerintahan yang tidak transparan adalah